Pra - Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim 2023

Plt. Kepala Bappeda Kutai Kartanegara Sy. Vanesa Vilna, didampingi seluruh Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, dan Sub Koordinator menghadiri Pra – Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, yang berlangsung selama tiga hari Senin 11 April  hingga Rabu 13 April 2022 bertempat di Hotel Harris Samarinda, diikuti Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur. Dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni dalam sambutannya menjelaskan bahwa keberadaan IKN yang telah ditetapkan Undang – Undang akan memberikan dampak positif yang sangat besar bagi pembangunan  dan masyarakat Kaltim, Dalam jangka pendek atau pada masa konstruksi maka pembangunan IKN akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur dan perdagangan antar daerah, sedangkan dalam jangka menengah keberadaan IKN akan berpengaruh terhadap diversifikasi ekonomi dan sector non-tradisonal di Kaltim.

Berkaitan dengan hal tersebut Sekdaprov mengharapkan agar seluruh komponen pembangunan Kalimantan Timur Kabupaten / Kota dapat menyusun RKPD yang adatif dan antisifatif terhadap peluang yang muncul berkaitan dengan pemindahan IKN ini.

Dijelaskannya juga bahwa Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pemerintah Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, bekenanan dengan itu agar target target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sampai tauhn 2023 dapat dipastikan tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD tahun 2021 atau capaian mayoritas indikator makro pembangunan daerah di Kaltim telah berada diatas target yang ditetapkan namun demikian masih ada beberapa indicator yang perlu ditingkatkan pencaipannya. Kemudian selain program prioritas yang telah dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki Janji politik yang harus ditepati antara lain yaitu penciptaan 250 ribu lapangan kerja, 500 Km Jalan Produksi, Peningkatan Insentif guru dan pemuka agama, 1 juta lahan pertanian, 6500 beasiswa kaltim tuntas per tahun, 25 ribu rumah bagi keluarga pra sejahtera, dan 100 milyar modal usaha.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Aswin dalam paparannya menjelaskan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,54 persen. Di Tahun 2021 karena dampak Pandemi COVID 19, terjadi penurunan nilai PDRB migas menjadi sebesar Rp 695,16 triliun dan Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari tahun sebelumnya, hingga mencapai 2,15 persen pada tahun 2021.

Ditambahkannya di Tahun 2023 indentifikasi permasalahan pembangunan daerah antara lain ; Relatif tingginya tingkat kemiskinan, Relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka, Masih adanya ketimpangan pendapatan, dan Potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Dalam kesempatan ini juga Aswin mengatakan Arah kebijkan Ekonomi Tahun 2023 antara lain ; 1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) melalui pengembangan kawasan sentra-sentra produksi; 2. Meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan dengan penguatan rantai pemasaran, kemudahan berusaha, dan insentif investasi; 3. Penguatan daya saing infrastruktur dasar, mencakup konektivitas, energi, air baku serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya.