Rakor Usulan Bankeu 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/2182/B.PPED-Bapp/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal penyampaian Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) Tahun 2023 dan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Untuk itu Senin sore ini (28/03) Bappeda Kutai Kartanegara gelar rapat secara daring melalui zoom meeting bersama seluruh perangkat daerah membahas mekanisme usulan Bankeu 2023 dan implementasi  e-RPJMD. Rapat dipimpin oleh Perencana Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi Suriansyah.  

Suriansyah menjelaskan ada beberapa  hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan ini yaitu, Usulan yang di proses adalah dalam proses perencanaan hanya yang diinput didalam aplikasi SIPD, Input usulan Kabupaten bersifat BL RENJA Provinsi maupun BANKEU diutamakan yang berasal dari akun BAPPEDA Kabupaten berdasarkan hasil forum - forum perencanaan (Konsultasi Publik, Rakortekbang, Musrenbang ), bukan dari akun Kamat atau Kades. Kemudian Input daftar permasalahan (sebagai reppresentasi usulan ) harus selaras dengan kamus usulan.

Lebih lanjut dijelaskan Suriansyah usulan harus dilengkapi dengan pengisian volume dan koefisien yang jelas sesuai dengan output serta dilengkapi dengan proposal dan foto sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Dan usulan yang diinput kedalam SIPD dengan jumlah tertentu akan dibahas dalam Pra-Musrenbang.

Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Saiful Bahri dalam arahannya mengatakan yang penting adalah usulan-usulan yang sudah ada ini disusun dengan baik dan dipersiapkan segala dokumen pendukungnya, kita harus optimalkan agar mendapatkan bantuan keuangan ini.