Pembangunan Sistem Data Terintegrasi Berbasis Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural “BECIK”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan terbagi menjadi 4 (empat) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Seluruh tahapan tersebut tidak terlepas dari data dan informasi, oleh karenanya Presiden Joko Widodo, telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang ditujukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu dukungan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan era revolusi industri 4.0, dimana internet menjadi kekuatan dalam mengelola sumber daya secara optimal, kekuatan teknologi informasi telah menjadi bagian dari kekuatan komunikasi dan interaksi yang memberikan lompatan kecepatan dan ketepatan sebagai trigger peningkatan kinerja dan produktivitas, dalam pendekatan kebijakan dan regulasi telah tertuang dalam Peraturan Presdien Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Kondisi faktual dan analisis perkembangan pembangunan daerah, yang telah diidentifikasi beberapa isu strategis daerah yang telah tertuang dalam Rancangan RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026, yakni :

1.         Dukungan persiapan pembangunan IKN

2.         Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis IT

3.         Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

4.         Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan

5.         Penataan infrastruktur Daerah

6.         Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

7.         Pengembangan Wilayah Desa dan Kecamatan.

Bappeda Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjalankan fungsi Penyusunan kebijakan teknis antara lain ; di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan atas tugas dan fungsi tersebut, dalam mengantisipasi isu strategis tersebut maka berdasarkan atas observasi jabatan selama 2 tahun terakhir, terdapat permasalahan yang menjadi fokus penyelesaian Bappeda sebagai instansi perencana yakni :

1.   Ketersediaan data pembangunan daerah belum terkoordinasi secara sistemik, khususnya data-data wajib seperti:

a.   Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagia ukuran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b.   Data Standard Pelayanan Minimal (SPM) sebagai data wajib kinerja pelayanan daerah.

c.   Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB) sebagai dukungan dalam pencapaian SDG’S.

d.   Data evaluasi pencapaian target kinerja perencanaan pembangunan daerah yang tercantum di dalam RPJMD dan RESNTRA Perangkat Daerah.

2.   Data perencanaan masih bersifat sporadis, dan bersifat accidental, khususnya di saat penyusunan dokumen perencanaa dan pelaporan, tidak tersedia secara tertib dan periodik dalam satu bank data.

3.   Jangkauan wilayah pembangunan yang cukup luas, dengan luas 27.263 km², sehingga pengumpulan data memerlukan biaya tinggi.

Atas dasar tersebut diatas yang melatarbelakangi Saiful Bahri, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Bappeda Kutai Kartanegara membuat Rancangan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 Puslatbang KDOD LAN RI, dengan Judul  Pembangunan Sistem Data Terintegrasi Berbasis Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural “BECIK”. Mengupayakan perubahan tata kelola pengelolaan data pembangunan yang terintegrasi, terstruktur dan bertangggung jawab. Melalui Pembangunan Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah yang menjadi alat dalam perbaikan penyediaan data pembangunan yang dapat diakses seluruh stakeholders.

Inovasi yang dibangun merupakan wujud dari penyelesaian permasalahan yang sudah diidentifikasi yakni merujuk pada penguatan peran pemangku data atau produsen data dalam pendekatan kelembagaan tata kelola pemerintahan berada pada setiap perangkat daerah. Dalam pendekatan organisasi perangkat daerah (OPD) dijabarkan lebih lanjut dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab pada masing-masing tugas dan fungsi jabatan struktural sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Merujuk pada hal tersebut, dengan mengangkat semangat kearifan lokal, maka disusun sistem informasi yang mendorong semangat sinergitas dan kolaborasi antar internal OPD dan antar OPD dalam penyediaan data yang akurat dan akuntabel. Adapun semangat tersebut terangkum dalam aplikasi “BECIK”.

Saiful menjelaskan secara Etimologi: Menurut Kamus Bahasa Kutai, be.cik (n) merupakan alat pertukangan kayu untuk membuat garis lurus, terbuat dari tali yg dilumuri pewarna hitam (arang) cair. Secara Terminologi: “BECIK” Akronim dari “Bersama Etam Ciptakan Informasi Kolaboratif Kutai Kartanegara” Sehingga “BECIK” dimaknai sebagai Sistem Informasi yang menghimpun Data-Data Pembangunan secara berjenjang baik pendekatan struktural maupun kewilayahan.

Saiful menjelaskan Alur proses sistem informasi yang disusun mengkolaborasikan fungsi-fungsi perangkat daerah sebagai produsen data, wali data dan koordinator data, dengan penjelasan sebagai berikut; Produsen Data : Seluruh Perangkat Daerah, sebagai pengiunput data,  Wali Data; Diskominfo : sebagai proses validasi dan publikasi data dan Koordinator Data ; Bappeda, sebagai koordinator dalam Forum Satu Data Kutai Kartanegara.  Dari ketiga fungsi tersebut, maka selanjutnya dikembangkan dalam area inovasi adalah mengintegrasikan penyediaan data dengan membangun penyediaan dan pertanggungjawaban data secara berjenjang, mulai pejabat pengawas, pejabat administrator, hingga pejabat tinggi pratama, dengan fungsi sebagai berikut : Input Data   : Pejabat Pengawas, Verifikasi/Validasi : Pejabat Administrator dan Persetujuan : Pejabat Tinggi Pratama.

Dikatakan Saiful  Pembangunan  Sistem Informasi ini di susun berdasarkan atas Tiga tahapan yakni, yang pertama adalah Jangka Pendek (60 hari) yaitu Terwujudnya pendataan pembangunan berbasis sistem informasi terintegrasi, Kedua, Jangka Menengah (3 bulan-1 tahun) yaitu, Meningkatnya aksesibilitas terhadap data-data pembangunan sampai dengan provinsi hingga nasional dan yang ketiga Jangka Panjang (2-3 tahun) yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis data-data yang aktual dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut Saiful menjelaskan dalam upaya memberikan perubahan tata kelola penyediaan data yang lebih baik, manfaat yang diharapkan dari Sistem ini adalah Pertama, Menyediakan bank data bagi proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, Kedua, Mempermudah dalam penyusunan laporan-laporan pelaksanaan pembanguan (LKjIP, LPPD, LKPJ, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan), Ketiga, Membangun mindset birokrasi yang perduli dan bertanggung jawab pada data pembangunandan ke Empat, Memperluas informasi pembangunan dengan publikasi data yang aktual dan validitas yang dapat dipertanggung jawabkan.